Wanda Hamidah Bongkar Taktik DPR: Siap-Siap Dipimpin 'Monyet' di Pilkada!

Mantan politikus Partai Golkar, Wanda Hamidah, mengkritik tajam langkah DPR yang berencana merevisi Undang-Undang Pilkada setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pilkada.

Wanda turut serta dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, bersama para demonstran lainnya pada Kamis (22/8/2024). Dalam orasinya, Wanda mengungkapkan kekhawatirannya bahwa keputusan ini akan menjadi preseden buruk bagi 33 provinsi dan ratusan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Bayangkan, jika kita memiliki pemimpin yang tidak kompeten, ini akan berdampak buruk bagi seluruh daerah. Dengan situasi ini, seolah-olah siapa pun yang didukung oleh penguasa akan menang tanpa perlu bersaing dalam menawarkan visi dan misi," tegas Wanda.

Menurutnya, langkah DPR yang berusaha merevisi keputusan MK mengenai UU Pilkada berpotensi menghilangkan kesempatan bagi calon-calon alternatif untuk muncul sebagai kandidat yang didukung oleh partai oposisi. Hal ini, lanjut Wanda, sangat berbahaya karena Pilkada bisa saja hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja, yang akan memastikan kemenangan bagi calon dari pihak yang berkuasa tanpa adanya kompetisi yang sehat.

"Kalau cuma ada satu pasangan calon, siapa pun bisa jadi pemimpin, bahkan yang tidak kompeten sekalipun," tambahnya.

Keputusan MK yang dikeluarkan melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora, menetapkan penurunan drastis ambang batas pencalonan kepala daerah. Ketua MK Suhartoyo mengumumkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan sebagian, memberikan angin segar bagi pencalonan gubernur di Jakarta, terutama setelah polemik "borong tiket" oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Namun, tak lama setelah putusan ini diumumkan, DPR dan pemerintah segera mengadakan rapat untuk membahas revisi UU Pilkada. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi, menjelaskan bahwa revisi tersebut dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK yang memungkinkan partai nonparlemen untuk mengusung calon kepala daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa putusan MK ini dimuat dalam undang-undang sehingga partai nonparlemen juga bisa berpartisipasi," ujar Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu lalu.

Sumber : Kompas.com

Krisis Pilkada Melanda, Jokowi Malah Diskusi Tambang: Skenario di Balik Panggung Istana!

JAKARTA, Kompas.com – Pada Kamis (22/8/2024), Presiden Joko Widodo tetap melaksanakan kegiatannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, meskipun berbagai aksi unjuk rasa tengah berlangsung di sejumlah lokasi di seluruh Indonesia. Demonstrasi ini bertujuan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah, yang telah memicu ketegangan politik dan publik.

Di pagi hari, Presiden Jokowi menyambut Plt Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dan pengurus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana. Pertemuan dengan Nana Sudjana terfokus pada pembahasan urusan pribadi, seperti yang disampaikan oleh Nana usai pertemuan. Sementara itu, diskusi dengan PBNU membahas isu-isu penting terkait izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diungkapkan oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M Yusuf Permana, Presiden Jokowi awalnya dijadwalkan untuk menghadiri acara "Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung" di JIExpo Theater Kemayoran, Jakarta Pusat, pada siang hari. Namun, kehadiran Presiden di acara tersebut tiba-tiba dibatalkan, dan tanggung jawab tersebut dialihkan kepada pejabat lain. Keputusan mendadak ini menimbulkan spekulasi mengenai alasan di balik perubahan tersebut.

Sementara itu, aksi unjuk rasa berlangsung di berbagai titik di Jakarta, termasuk di depan Gedung DPR-MPR dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Demonstrasi di depan Gedung DPR-MPR diikuti oleh massa dari buruh, mahasiswa, dan tokoh publik, sedangkan aksi di depan Gedung MK melibatkan akademisi dan pemerhati hukum. Para demonstran menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap perubahan aturan yang mempengaruhi pencalonan kepala daerah dan menuntut agar keputusan MK dihormati.

Gelombang aksi ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Dengan latar belakang dinamika politik dan perubahan kebijakan yang cepat, banyak pihak yang khawatir bahwa reformasi yang dilakukan justru dapat mengurangi kualitas demokrasi dan kompetisi dalam pemilihan kepala daerah. Seiring dengan berlangsungnya demonstrasi, perhatian publik tertuju pada bagaimana pemerintah dan lembaga legislatif akan merespons tuntutan ini ke depan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Bahas Tambang di Istana Saat Rakyat Demo Kawal Putusan MK," Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/22/13231711/jokowi-bahas-tambang-di-istana-saat-rakyat-demo-kawal-putusan-mk.

Yusril Tegaskan: RUU Perampasan Aset Tetap Lanjut, Tak Akan Ditarik dari DPR!

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari pembahasan DPR. Dalam pertemuannya dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yusril menyampaikan bahwa pemerintah telah menyerahkan surat presiden (surpres) terkait RUU ini kepada DPR dan kini tinggal menunggu proses pembahasan.

"Setelah disampaikan, pemerintah tidak akan menarik kembali RUU ini," kata Yusril di Jakarta pada Kamis, 7 November 2024. Yusril menjelaskan bahwa ia akan bekerja sama dengan Menteri Hukum untuk mengatasi berbagai isu yang muncul terkait RUU Perampasan Aset dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mungkin perlu diperbaiki demi memperkuat penegakan hukum.

"Ini semua kami lakukan demi tercapainya kepastian hukum dan kemajuan ekonomi," tambahnya.

Perkuat Hukum & Ekonomi, Yusril Pastikan RUU Perampasan Aset Terus Dibahas di DPR

Pada kesempatan yang sama, Yusril dan pimpinan KPK juga membahas masalah yang dialami warga negara asing dalam pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia. Proses ini memerlukan sejumlah langkah, termasuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja sebelum pengajuan visa kerja dari pihak Imigrasi.

Yusril mengakui pentingnya meningkatkan layanan digital atau online untuk mempermudah proses ini, serta mempertimbangkan pengadaan layanan satu pintu agar pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kunjungan pimpinan KPK, yang dipimpin oleh Ketua KPK Nawawi Pomolango, juga merupakan ajang silaturahmi untuk mengucapkan selamat kepada Yusril atas jabatannya sebagai Menko Kumham Imipas. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak, serta beberapa pejabat dari Kemenko Kumham Imipas.

RUU Perampasan Aset Masuk DPR: Yusril Pastikan Pemerintah Fokus pada Kepastian Hukum

Prabowo-Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wapres Indonesia

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Acara pelantikan digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Minggu (20/10). Ini adalah momen bersejarah yang menandai babak baru dalam kepemimpinan Indonesia.

Kemenangan di Pemilu 2024

Pada 24 April 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Mereka sukses meraih dukungan 96,2 juta suara, atau 58,59 persen dari total suara sah secara nasional, serta memenuhi syarat minimal 20 persen di setiap provinsi di 38 provinsi di Indonesia.

Sumpah Jabatan yang Menggetarkan

Dalam prosesi pelantikan, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penuh khidmat, Prabowo bersumpah atas nama Allah untuk menjalankan tugas presiden seadil-adilnya dan berbakti kepada negara. Gibran pun mengucapkan sumpah yang sama sebagai wakil presiden.

Disaksikan Dunia

Acara ini bukan hanya disaksikan oleh anggota DPR dan DPD, tetapi juga dihadiri oleh tamu-tamu kenegaraan dari berbagai negara sahabat. Bahkan, rakyat di seluruh penjuru Tanah Air ikut menyaksikan momen penting ini.

Pidato Perdana Prabowo: Berani Menghadapi Tantangan

Dalam pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo membahas sejumlah isu penting yang menjadi prioritas kepemimpinannya. Ia menyoroti masalah korupsi, kemiskinan, serta swasembada pangan dan energi. Prabowo menegaskan pentingnya memberantas korupsi dengan penegakan hukum yang tegas dan digitalisasi sistem pemerintahan. Ia menekankan bahwa semua pemimpin harus memberi contoh teladan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Korupsi: Musuh Utama

Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa. “Kita harus berani memperbaiki diri dan menghadapi kenyataan bahwa kebocoran dan penyelewengan masih terjadi di berbagai tingkatan. Semua pejabat harus memberikan teladan kepemimpinan yang bersih,” tegasnya.

Kemiskinan: Tantangan yang Harus Ditangani

Di bagian lain pidatonya, Prabowo menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Meski Indonesia telah masuk G20 dan disebut sebagai ekonomi ke-16 terbesar di dunia, ia menekankan bahwa masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan anak-anak yang kurang gizi.

Dengan pidato yang penuh semangat dan visi yang jelas, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera.

Selamat datang di era baru kepemimpinan Indonesia!